SP 3 Terbit, Barang Bukti Menghilang, Propam Menjadi Pengaduan

Sabtu, 21 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

PALANGKA RAYA – Penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan perambahan kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) di Desa Kartamulia, Kabupaten Sukamara, Kalteng, menuai keberatan dari pihak pelapor.(21/11)

Melalui penasihat hukum Naduh, SH, pelapor Karyadi berencana mengadukan penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng ke Propam Mabes Polri pada Senin mendatang. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur, penanganan barang bukti, serta dasar penghentian perkara yang turut menyeret nama Bupati Sukamara, Masduki.

Penyidikan resmi dihentikan melalui SP3 tertanggal 19 Agustus 2026 dengan alasan peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana.

Namun, pihak pelapor menilai keputusan tersebut perlu diperiksa ulang. Mereka mengklaim telah menghadirkan lima saksi kunci, termasuk keterangan operator ekskavator yang disebut pernah diperintahkan melakukan pembukaan lahan pada 2021.

Selain mempertanyakan dasar SP3, pelapor juga menyoroti keberadaan dua unit alat berat yang diduga berkaitan dengan perkara, namun disebut tidak lagi ditemukan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai prosedur pengamanan barang bukti selama proses penyidikan.

“Kami mempertanyakan keberadaan dua alat berat yang sebelumnya berada di lokasi. Sampai sekarang tidak ada penjelasan apakah alat berat tersebut diamankan sebagai barang bukti atau tidak,” ujar Naduh.

Sebelumnya, keberatan atas SP3 juga telah disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Kalteng melalui surat tertanggal 16 September 2026. Pelapor meminta eksaminasi khusus, perlindungan hukum, serta pembukaan kembali perkara.

Kini, pengaduan ke Propam Mabes Polri diarahkan untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik penyidik, termasuk prosedur penanganan barang bukti dan proses penghentian penyidikan.

Pelapor bahkan meminta sanksi tegas, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), apabila dugaan pelanggaran terbukti.

Meski demikian, dugaan pelanggaran etik maupun hilangnya barang bukti tersebut masih merupakan klaim pihak pelapor dan harus dibuktikan melalui pemeriksaan. Sementara dasar penghentian penyidikan masih menjadi persoalan yang dipertanyakan.

Media ini memberikan ruang seluas luasnya jika ada pihak yang ingin menyampaikan klarifikasi.

 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

UU Perampasan Aset Disebut “Seperti Siluman”, SUMBO: Ada Tapi Tak Terasa Kehadirannya
Dugaan Judi di Sekitar Tiwah, Ason Soroti Lambannya Penindakan
Kecamatan Selat Raih Juara Umum PESPARAWI XVIII Kapuas, Dadahup Tuan Rumah 2029
DLH Kalteng Akui Kelola Pekerja Sendiri, Status BPJS Ketenagakerjaan Jadi Sorotan
Kebakaran Gedung Kesra Kalteng Jadi Sorotan, IPJI: Jangan Ada yang Dilindungi
Kuasa Hukum Aya Rika dan Harison Limin Layangkan Keberatan ke ATR/BPN, Persoalkan Dugaan Pergeseran Empat SHM
Jimie Adanson Apresiasi Bupati Gunung Mas Perjuangkan Hak Plasma Masyarakat
Men Gumpul Soroti Empat Sertifikat Terbit 2003 dalam Sengketa Tanah Jalan Soekarno

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 14:52 WIB

UU Perampasan Aset Disebut “Seperti Siluman”, SUMBO: Ada Tapi Tak Terasa Kehadirannya

Sabtu, 21 November 2026 - 05:23 WIB

SP 3 Terbit, Barang Bukti Menghilang, Propam Menjadi Pengaduan

Kamis, 19 November 2026 - 13:01 WIB

Dugaan Judi di Sekitar Tiwah, Ason Soroti Lambannya Penindakan

Rabu, 18 November 2026 - 17:21 WIB

Kecamatan Selat Raih Juara Umum PESPARAWI XVIII Kapuas, Dadahup Tuan Rumah 2029

Senin, 16 November 2026 - 15:30 WIB

DLH Kalteng Akui Kelola Pekerja Sendiri, Status BPJS Ketenagakerjaan Jadi Sorotan

Berita Terbaru