UU Perampasan Aset Disebut “Seperti Siluman”, SUMBO: Ada Tapi Tak Terasa Kehadirannya

Minggu, 22 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Palangka Raya, 22 November 2026 – Ketua Umum Perkumpulan Suara Masyarakat Borneo (SUMBO), Diamon Bastian Sidau, melontarkan kritik tajam terhadap implementasi Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan. Diamon menilai regulasi tersebut “seperti siluman” — keberadaannya ada, tetapi tidak terasa dampak nyatanya bagi masyarakat, terutama dalam upaya memberantas korupsi dan memulihkan kerugian negara.

“UU Perampasan Aset ini seperti siluman. Ada, tapi tidak kelihatan wujud dan kemanfaatannya di lapangan. Masyarakat menunggu bukti nyata, bukan sekadar euforia setelah 18 tahun tertunda,” tegas Diamon dalam pernyataan resmi yang diterima redaksi, Minggu (22/11/2026).

Kritik SUMBO: Tiga Alasan UU “Siluman”

Pertama, akses publik yang minim. Diamon menyoroti bahwa naskah UU Perampasan Aset baru dapat diakses publik setelah disahkan, tepatnya sehari setelah Rapat Paripurna DPR pada 19 November 2026. Selama proses pembahasan, draf tidak pernah dibuka secara resmi, sehingga partisipasi publik dinilai tidak bermakna. “Regulasi sepenting ini seharusnya transparan sejak awal. Jangan sampai publik hanya menjadi penonton, lalu setelah sah baru disuguhi naskah final,” ujarnya.

Kedua, minimnya sosialisasi dan implementasi. Meski UU telah disahkan, Diamon menilai belum ada langkah konkret yang terlihat di daerah. SUMBO, yang berbasis di Kalimantan Tengah, mengaku belum menerima penjelasan resmi atau pelatihan terkait mekanisme perampasan aset, baik dari pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum setempat. “Di Borneo, kami berhadapan langsung dengan persoalan korupsi sumber daya alam. Tapi UU ini belum menyentuh persoalan riil di lapangan. Seperti siluman, hanya terdengar kabarnya,” tambahnya.

Ketiga, potensi pelemahan substansi. Diamon mengingatkan bahwa dalam perjalanannya, RUU Perampasan Aset sempat beberapa kali ditarik dari Prolegnas dan mengalami perubahan substansi. Ia khawatir kompromi politik telah melemahkan daya gigit regulasi, terutama terkait perampasan aset tanpa putusan pidana. “Jika pasal-pasal krusial sudah dilunakkan, maka UU ini hanya akan menjadi macan kertas. Siluman yang tidak menakutkan para koruptor,” tegasnya.

SUMBO Desak Langkah Konkret

Sebagai organisasi masyarakat sipil yang aktif mengawal isu korupsi dan tata kelola sumber daya alam di Kalimantan, SUMBO mendesak pemerintah dan DPR untuk:

1. Membuka akses publik terhadap seluruh dokumen turunan UU, termasuk peraturan pelaksana, agar masyarakat dapat mengawal implementasinya.
2. Melakukan sosialisasi masif hingga ke daerah-daerah, khususnya wilayah dengan potensi korupsi sumber daya alam yang tinggi seperti Kalimantan.
3. Memastikan independensi aparat penegak hukum dalam menerapkan perampasan aset, tanpa intervensi politik.
4. Melibatkan masyarakat sipil dalam proses monitoring dan evaluasi implementasi UU.

“Kami tidak ingin UU ini berakhir seperti siluman: sesekali muncul di berita, tapi tidak pernah nyata di hadapan koruptor. SUMBO akan terus mengawal isu ini, karena keadilan ekologis dan ekonomi di Borneo tidak bisa ditunda,” pungkas Diamon.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

SP 3 Terbit, Barang Bukti Menghilang, Propam Menjadi Pengaduan
Dugaan Judi di Sekitar Tiwah, Ason Soroti Lambannya Penindakan
Kecamatan Selat Raih Juara Umum PESPARAWI XVIII Kapuas, Dadahup Tuan Rumah 2029
DLH Kalteng Akui Kelola Pekerja Sendiri, Status BPJS Ketenagakerjaan Jadi Sorotan
Kebakaran Gedung Kesra Kalteng Jadi Sorotan, IPJI: Jangan Ada yang Dilindungi
Kuasa Hukum Aya Rika dan Harison Limin Layangkan Keberatan ke ATR/BPN, Persoalkan Dugaan Pergeseran Empat SHM
Jimie Adanson Apresiasi Bupati Gunung Mas Perjuangkan Hak Plasma Masyarakat
Men Gumpul Soroti Empat Sertifikat Terbit 2003 dalam Sengketa Tanah Jalan Soekarno

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 14:52 WIB

UU Perampasan Aset Disebut “Seperti Siluman”, SUMBO: Ada Tapi Tak Terasa Kehadirannya

Sabtu, 21 November 2026 - 05:23 WIB

SP 3 Terbit, Barang Bukti Menghilang, Propam Menjadi Pengaduan

Kamis, 19 November 2026 - 13:01 WIB

Dugaan Judi di Sekitar Tiwah, Ason Soroti Lambannya Penindakan

Rabu, 18 November 2026 - 17:21 WIB

Kecamatan Selat Raih Juara Umum PESPARAWI XVIII Kapuas, Dadahup Tuan Rumah 2029

Senin, 16 November 2026 - 15:30 WIB

DLH Kalteng Akui Kelola Pekerja Sendiri, Status BPJS Ketenagakerjaan Jadi Sorotan

Berita Terbaru