PALANGKA RAYA – Sengketa lahan yang melibatkan klien Aya Rika dan Harison Limin dengan Meisy Eva Faridha kembali menjadi perhatian. Kuasa hukum Aya Rika dan Harison Limin, Advokat Ir. Men Gumpul, SH, mendatangi Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Palangka Raya untuk menyampaikan surat keberatan terkait dugaan penempatan empat Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas tanah yang diklaim sebagai milik kliennya.
Surat keberatan tertanggal 9 November 2026 tersebut diserahkan kepada pihak ATR/BPN Kota Palangka Raya pada Jumat (13/11/2026). Dalam surat itu, Men Gumpul secara tegas meminta agar sertifikat atas nama Meisy Eva Faridha tidak ditempatkan atau dipetakan di atas bidang tanah yang selama ini dikuasai kliennya di kawasan Jalan Yos Sudarso Induk, Kota Palangka Raya.
Menurut Men Gumpul, keberatan tersebut didasarkan pada sejumlah dokumen dan riwayat penguasaan tanah yang dimiliki kliennya. Ia mempersoalkan posisi empat SHM atas nama Meisy Eva Faridha yang masing-masing bernomor 09402, 09403, 09404, dan 09405.
Ia menjelaskan, berdasarkan peta kavling Yayasan Kahayan Bumi Sejahtera yang disebut telah ditandatangani oleh Wali Kota Palangka Raya saat itu, Nahason Taway, Bappeda Kota Palangka Raya, serta pihak BPN, keempat bidang tanah tersebut berada di kawasan Jalan Lingkar Luar, sebelah selatan Jalan Mahir Mahar.
Namun, berdasarkan hasil penelusuran dan keberatan yang diajukan pihaknya, posisi bidang tanah tersebut diduga bergeser ke kawasan lingkar dalam Jalan Mahir Mahar, tepatnya di atas lahan yang diklaim sebagai milik Aya Rika dan Harison Limin di Jalan Yos Sudarso Induk.
“Perkiraan jarak pergeseran dari lokasi awal ke lokasi yang sekarang dipersoalkan mencapai sekitar 500 sampai 600 meter. Karena itu, kami meminta agar persoalan ini diteliti secara cermat berdasarkan dokumen dan peta asal perolehan tanah,” ujar Men Gumpul dalam keterangan persnya.
Ia juga mengungkapkan, pengambilan titik koordinat awal oleh petugas BPN disebut dilakukan pada 26 Agustus 2021 atas permintaan dan penunjukan pemohon sertifikat.
Men Gumpul selanjutnya memaparkan riwayat penguasaan tanah yang menjadi dasar keberatan kliennya. Menurut dia, lahan tersebut berasal dari tanah garapan Dagon S. Barang yang diserahkan kepada Aya Rika pada 28 Juni 1996 sebagai pembayaran palaku atau jujuran.
Tanah dengan luas sekitar 10.000 meter persegi atau satu hektare itu, lanjutnya, memiliki ukuran lebar 125 meter menghadap Jalan Yos Sudarso Induk dan panjang 80 meter ke arah belakang.
Dalam perkembangannya, lahan tersebut kemudian dibagi menjadi enam bidang kavling. Dua bidang atas nama Aya Rika dan Ana selanjutnya disebut telah diperjualbelikan kepada Harison Limin melalui transaksi pada 20 Juni 2009, yang diperkuat dengan surat pernyataan penyerahan tanah tertanggal 25 Juli 2009.
Sebagai penguat keberatan, pihaknya juga mengaku memiliki sejumlah dokumen pendukung, mulai dari surat pernyataan penyerahan tanah, surat keterangan penggarapan, bukti transaksi jual beli, hingga bukti pembayaran pajak.
Selain itu, keberadaan bangunan tempat tinggal, pemasangan meteran listrik atas nama Harison Limin sejak 25 November 2016, serta dokumentasi rumah dan tanaman keras di lokasi tersebut turut disampaikan sebagai bagian dari bukti penguasaan fisik tanah.
Atas dasar itu, Men Gumpul meminta ATR/BPN Kota Palangka Raya melakukan pemeriksaan dan penelusuran kembali terhadap riwayat penerbitan serta penempatan keempat sertifikat tersebut. Ia berharap sertifikat atas nama Meisy Eva Faridha dapat dikembalikan pada lokasi yang menurut dokumen perolehannya merupakan bidang tanah semula.
Lebih jauh, Men Gumpul berharap ATR/BPN tidak hanya mengarahkan persoalan tersebut untuk diselesaikan melalui jalur pengadilan, tetapi juga dapat mengambil peran dalam memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa.
“Saya sangat menyayangkan apabila pihak ATR/BPN Kota selalu meminta agar permasalahan ini diselesaikan melalui pengadilan. Kita harus memahami bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan finansial untuk menempuh proses hukum. Ada biaya pengacara, menghadirkan saksi, administrasi, serta waktu yang harus disiapkan. Kasihan masyarakat yang tidak mampu,” tegasnya.
Ia menilai, mediasi dapat menjadi salah satu langkah awal untuk mempertemukan kedua belah pihak sekaligus membuka ruang klarifikasi terhadap dokumen, riwayat kepemilikan, dan batas-batas bidang tanah yang dipersoalkan.
Di sisi lain, Men Gumpul juga mempertanyakan adanya permintaan agar persoalan sengketa tersebut tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar publik memahami persoalan yang terjadi, sepanjang pemberitaan dilakukan secara bertanggung jawab dan tetap menghormati proses hukum.
“Justru dengan dipublikasikannya persoalan ini, masyarakat bisa mengetahui dan memahami persoalan sengketa lahan yang terjadi. Kami tentu berharap semuanya dapat diselesaikan secara baik, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Persoalan ini diharapkan mendapat perhatian serius dari ATR/BPN Kota Palangka Raya, terutama dalam memastikan kesesuaian antara dokumen pertanahan, peta bidang, data fisik, serta riwayat perolehan hak atas tanah.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan resmi dari pihak ATR/BPN Kota Palangka Raya maupun pihak Meisy Eva Faridha terkait keberatan yang disampaikan kuasa hukum Aya Rika dan Harison Limin. Konfirmasi dari kedua pihak tersebut masih diperlukan guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang sekaligus memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan penjelasan.
Komentar