PALANGKA RAYA – Pelaksanaan pengaspalan di ruas Jalan Mahir Mahar, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menuai sorotan. Pasalnya, berdasarkan pantauan di lapangan, penghamparan aspal diduga tetap dilakukan saat hujan berlangsung. Kondisi ini justru bertolak belakang dengan ketentuan teknis yang ditegaskan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah dalam surat jawabannya.(09/11)
Melalui surat Nomor HM0102/B/Bpjn15.7.3/2026/1220 tertanggal 4 November 2026, BPJN secara tegas menyatakan bahwa penghamparan campuran beraspal tidak diperkenankan dilakukan pada permukaan jalan basah maupun saat hujan yang berpotensi memengaruhi kualitas campuran, temperatur, dan daya lekat antarlapisan.
BPJN bahkan menegaskan, apabila terjadi perubahan cuaca yang dapat memengaruhi mutu pekerjaan, kegiatan pengaspalan wajib dihentikan sementara hingga kondisi memungkinkan.
Namun, jika fakta pengaspalan saat hujan tersebut terbukti, muncul pertanyaan serius: apakah ketentuan teknis yang disampaikan BPJN benar-benar diterapkan oleh penyedia jasa dan diawasi secara ketat oleh pihak terkait?
Penjelasan normatif dalam surat jawaban tidak serta-merta menghapus persoalan faktual di lapangan. Justru, kondisi tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan terhadap temperatur aspal, kualitas campuran, proses pemadatan, daya lekat, serta hasil pengujian mutu pekerjaan.
Selain persoalan teknis, BPJN juga belum menguraikan secara langsung dalam jawaban tertulisnya identitas kontraktor pelaksana dan nilai anggaran kegiatan yang menjadi sorotan. Padahal, transparansi informasi tersebut penting sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
Atas persoalan ini, aparat penegak hukum (APH) diminta melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan, termasuk menelusuri apakah terdapat penyimpangan metode kerja dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis.
Terlebih, BPJN sendiri menegaskan bahwa pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan teknis wajib diperbaiki atau dibongkar dan diganti sesuai ketentuan kontrak, dengan seluruh biaya menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
Publik kini menunggu bukan sekadar penjelasan administratif, melainkan pembuktian di lapangan. Sebab, jika aturan melarang pengaspalan dalam kondisi hujan, mengapa pekerjaan tersebut diduga tetap berlangsung saat hujan?
Uang negara harus menghasilkan infrastruktur berkualitas, bukan pekerjaan yang menyisakan tanda tanya terhadap mutu dan pengawasannya.
Komentar