GUNUNG MAS – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terus mendorong pemenuhan hak masyarakat melalui realisasi kewajiban kebun plasma perusahaan perkebunan. Komitmen tersebut terlihat saat Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong, S.E., M.Si., secara resmi membuka operasional PT BAP sekaligus meninjau langsung lahan plasma yang diperuntukkan bagi Koperasi Kapakat Jaya Makmur, Jumat (13/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Asisten II Setda Gunung Mas, pihak Kejaksaan Negeri Gunung Mas, Kasat Intel Polres Gunung Mas, Camat Sepang, serta jajaran pengurus Koperasi Kapakat Jaya Makmur.

Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan secara langsung keberadaan dan realisasi lahan plasma yang menjadi bagian dari kewajiban perusahaan terhadap masyarakat.

Pihak PT BAP dalam kesempatan itu juga menyatakan kesiapannya untuk melakukan pemisahan Hak Guna Usaha (HGU) antara kebun inti dan kebun plasma. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap pengelolaan dan legalitas lahan plasma bagi koperasi penerima manfaat.

Selain persoalan realisasi lahan, Bupati Gunung Mas turut menyoroti mekanisme penerbitan Surat Keputusan Calon Petani dan Calon Lokasi (SK CPCL). Ia mengungkapkan adanya persoalan di sejumlah perusahaan, yakni penerima manfaat plasma yang justru berasal dari luar masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran program.

Menurut Bupati, pendataan CPCL merupakan tanggung jawab pemerintah desa dan kecamatan. Sementara pemerintah kabupaten menindaklanjuti data yang telah disampaikan tersebut.

Untuk mencegah terjadinya kesalahan penerima manfaat, Jaya Samaya Monong menegaskan perlunya verifikasi ulang terhadap SK CPCL. Dengan demikian, program kebun plasma benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak sesuai ketentuan.

Sementara itu, Ketua Koperasi Kapakat Jaya Makmur, Jimie Adanson, S.S.T., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, khususnya kepada Bupati Jaya Samaya Monong, atas perhatian dan perjuangannya dalam mendorong realisasi hak masyarakat melalui penyediaan kebun plasma.

“Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, khususnya Bapak Bupati Jaya Samaya Monong, yang telah memperjuangkan hak-hak kami sebagai masyarakat. Kami berharap kebun plasma ini nantinya benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota koperasi,” ungkap Jimie.

Ia menjelaskan, hingga saat ini lahan plasma yang telah direalisasikan oleh PT BAP baru mencapai sekitar 174 hektare. Artinya, masih terdapat kekurangan kurang lebih 126 hektare dari total kewajiban penyediaan lahan plasma sekitar 300 hektare atau 20 persen.

Meski demikian, pihak perusahaan disebut telah menyampaikan komitmen untuk segera merealisasikan sisa kekurangan lahan tersebut hingga seluruh kewajiban terpenuhi.

Jimie berharap komitmen tersebut dapat segera diwujudkan sehingga anggota koperasi memperoleh kepastian atas hak plasma yang menjadi bagian dari kewajiban perusahaan.

Realisasi kebun plasma ini diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban perusahaan, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui pengelolaan perkebunan yang berkeadilan dan tepat sasaran.