Palangkaraya — Sikap bungkam oknum pejabat saat dimintai konfirmasi oleh wartawan kembali menjadi sorotan. Kondisi ini kerap ditemui di lapangan, terutama pada oknum pejabat yang memegang kewenangan publik.(01/12/2025)
Minimnya respons terhadap permintaan klarifikasi menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat yang membutuhkan informasi akurat. Diamnya pejabat publik dinilai memberi kesan kurangnya pemahaman terhadap kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
AR, salah satu pemerhati media, menilai pejabat yang menduduki jabatan strategis seharusnya memahami pentingnya memberikan keterangan kepada pers.
“Menurut saya, seseorang yang sudah memiliki kewenangan dan jabatan setingkat kabid tentu sudah sangat paham dan siap memberikan jawaban saat ada konfirmasi dari wartawan,” ujarnya.
Ia menegaskan, selama pertanyaan yang diajukan tidak berkaitan dengan rahasia negara dan menyangkut hak publik, pejabat wajib memberikan penjelasan.
“Bungkamnya seorang oknum pejabat justru membuat pikiran publik semakin liar dengan berbagai dugaan negatif,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, media ini masih menunggu tanggapan pejabat Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Sukamara terkait pemberitaan sebelumnya berjudul “Proyek Perbaikan Jalan Poros Jihing Senilai Rp 5 Miliar Diduga Manfaatkan Material Ilegal”
