Kuasa Hukum Prianto Minta ESDM Tunda atau Cabut RKAB PT NPR

Kamis, 17 September 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

TANGERANG SELATAN, 17 September 2026 — Persoalan sengketa lahan yang melibatkan warga masyarakat Dayak Dusun Malang dan PT Nusa Persada Resources (NPR) kembali bergulir ke pemerintah pusat. Kuasa hukum Prianto bin Samsuri meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda, memblokir, atau mencabut persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT NPR.

Permohonan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 16/BSHT-PERM_MEN.ESDM/15.IX/2026 tertanggal 15 September 2026. Surat itu ditujukan kepada Menteri ESDM cq Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Permintaan tersebut diajukan oleh Boyamin bin Saiman, S.H. dan Ardian Pratomo, S.H., advokat dari Boyamin Saiman CH Harno & Tatis Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2025 untuk mewakili Prianto bin Samsuri.

Dalam suratnya, kuasa hukum menyatakan masih terdapat persoalan hak atas tanah yang belum selesai antara kliennya dan PT NPR. Mereka menyebut perkara tersebut masih berada dalam proses hukum hingga tingkat kasasi.

Kuasa hukum berpendapat kondisi tersebut semestinya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menerbitkan maupun mempertahankan persetujuan RKAB perusahaan.

Mereka juga mempersoalkan aktivitas pertambangan yang menurut mereka tetap dilakukan di area yang sedang disengketakan. Kuasa hukum menyebut adanya pertemuan antara perusahaan dengan sejumlah pejabat pemerintahan serta pemangku wilayah tanpa melibatkan pihak yang mereka sebut sebagai pemilik atau pengelola lahan.

«“PT Nusa Persada Resources secara nyata belum menyelesaikan sengketa/hak atas tanah dengan masyarakat pemilik lahan,” demikian pokok keberatan kuasa hukum dalam surat permohonan tersebut.»

Klaim Ada Arahan Menunggu Proses Hukum

Selain persoalan sengketa lahan, kuasa hukum Prianto juga merujuk pada surat Kementerian ESDM Nomor B-14/MB.05/DJB/2026 tertanggal 5 Januari 2026.

Menurut mereka, surat tersebut pada intinya meminta para pihak menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

Kuasa hukum kemudian menilai aktivitas pertambangan yang disebut masih berlangsung di area konflik tidak sejalan dengan sikap yang sebelumnya disampaikan Kementerian ESDM.

Namun, seluruh tudingan tersebut merupakan dalil yang disampaikan pihak kuasa hukum Prianto dalam surat permohonan kepada Kementerian ESDM dan masih memerlukan verifikasi serta tanggapan dari pihak PT NPR maupun instansi terkait.

Minta RKAB Tidak Diterbitkan

Atas dasar tersebut, kuasa hukum meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tidak menerbitkan persetujuan RKAB PT NPR untuk tahun berjalan maupun mendatang.

Mereka juga meminta agar persetujuan RKAB yang telah diberikan, apabila ada, dapat ditunda, diblokir, atau dicabut sampai persoalan hukum dan hak atas tanah yang disengketakan memperoleh penyelesaian.

Dalam surat tersebut, kuasa hukum juga menyoroti potensi dampak sosial apabila kegiatan pertambangan tetap berjalan di tengah sengketa lahan.

Menurut mereka, penerbitan atau keberlanjutan RKAB dalam kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru di lapangan, termasuk konflik sosial antara masyarakat dan perusahaan.

Permohonan itu pada akhirnya menempatkan Kementerian ESDM sebagai pihak yang diminta mengambil langkah administratif dengan mempertimbangkan proses hukum dan kondisi di lapangan.

Hingga permohonan tersebut disampaikan, posisi hukum para pihak dan proses penyelesaian sengketa menjadi faktor penting untuk menentukan keberlanjutan aktivitas pertambangan di wilayah yang dipersoalkan.

PT Nusa Persada Resources maupun Kementerian ESDM belum dicantumkan memberikan tanggapan dalam surat permohonan tersebut. Konfirmasi dari kedua pihak diperlukan untuk memperoleh gambaran yang berimbang mengenai status sengketa, kegiatan pertambangan, serta dasar penerbitan atau keberlanjutan RKAB PT NPR.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

UU Perampasan Aset Disebut “Seperti Siluman”, SUMBO: Ada Tapi Tak Terasa Kehadirannya
SP 3 Terbit, Barang Bukti Menghilang, Propam Menjadi Pengaduan
Dugaan Judi di Sekitar Tiwah, Ason Soroti Lambannya Penindakan
Kecamatan Selat Raih Juara Umum PESPARAWI XVIII Kapuas, Dadahup Tuan Rumah 2029
DLH Kalteng Akui Kelola Pekerja Sendiri, Status BPJS Ketenagakerjaan Jadi Sorotan
Kebakaran Gedung Kesra Kalteng Jadi Sorotan, IPJI: Jangan Ada yang Dilindungi
Kuasa Hukum Aya Rika dan Harison Limin Layangkan Keberatan ke ATR/BPN, Persoalkan Dugaan Pergeseran Empat SHM
Jimie Adanson Apresiasi Bupati Gunung Mas Perjuangkan Hak Plasma Masyarakat

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 14:52 WIB

UU Perampasan Aset Disebut “Seperti Siluman”, SUMBO: Ada Tapi Tak Terasa Kehadirannya

Sabtu, 21 November 2026 - 05:23 WIB

SP 3 Terbit, Barang Bukti Menghilang, Propam Menjadi Pengaduan

Kamis, 19 November 2026 - 13:01 WIB

Dugaan Judi di Sekitar Tiwah, Ason Soroti Lambannya Penindakan

Rabu, 18 November 2026 - 17:21 WIB

Kecamatan Selat Raih Juara Umum PESPARAWI XVIII Kapuas, Dadahup Tuan Rumah 2029

Senin, 16 November 2026 - 15:30 WIB

DLH Kalteng Akui Kelola Pekerja Sendiri, Status BPJS Ketenagakerjaan Jadi Sorotan

Berita Terbaru