MUARA TEWEH – Kondisi pembangunan di Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menjadi sorotan sejumlah warga. Beberapa proyek pembangunan yang dikerjakan pemerintah desa dilaporkan belum selesai hingga kini, bahkan ada yang dinilai terbengkalai.
Informasi tersebut disampaikan sejumlah tokoh masyarakat dan mantan aparat desa yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan saat ditemui awak media di Muara Teweh baru-baru ini.
Salah satu proyek yang disoroti adalah pembangunan Balai Pertemuan Desa. Bangunan tersebut sebelumnya direhabilitasi secara menyeluruh oleh pemerintah desa, namun hingga beberapa tahun terakhir pengerjaannya disebut belum rampung sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
“Padahal sebelumnya gedung itu masih bisa dipakai. Menurut kami, mungkin cukup dengan renovasi ringan saja,” ujar seorang warga.
Selain balai desa, warga juga menyoroti kondisi jembatan penyeberangan di Jalan Meranti RT 03 yang menjadi akses menuju Desa Muara Pari. Jembatan tersebut diketahui telah dibongkar untuk proses pembangunan kembali, namun hingga kini pengerjaannya disebut belum selesai.
Di sisi lain, masyarakat menilai pemerintah desa justru lebih banyak mengadakan kendaraan operasional. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat sekitar delapan unit sepeda motor yang dibeli menggunakan anggaran desa untuk menunjang kegiatan aparatur desa.
Namun menurut salah satu mantan aparat desa, kendaraan tersebut kerap digunakan layaknya milik pribadi, meskipun secara administrasi tercatat sebagai aset desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
Tidak hanya itu, masyarakat juga menyebut adanya pengadaan satu unit mobil Toyota Hilux berwarna hitam yang diduga menggunakan anggaran dana desa. Warga mengaku tidak mengetahui secara jelas proses pengadaan kendaraan tersebut karena tidak ada sosialisasi atau pembahasan terbuka dengan masyarakat.
“Pembelian mobil itu kami tidak pernah diberitahu secara jelas, tidak ada rapat atau penyampaian kepada masyarakat,” ungkap seorang warga.
Melalui pemberitaan media, masyarakat Desa Muara Pari berharap pemerintah daerah, khususnya Bupati Barito Utara, dapat turun langsung meninjau kondisi desa mereka. Warga juga meminta Inspektorat maupun instansi terkait melakukan audit terhadap penggunaan dana desa dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut warga, transparansi penggunaan anggaran desa dinilai menurun dibanding sebelumnya. Salah satu indikator yang disoroti adalah tidak lagi dipasangnya baliho laporan penggunaan dana desa di lingkungan desa.
Selain persoalan pembangunan dan anggaran, masyarakat juga menyoroti kinerja aparatur desa yang dinilai kurang maksimal. Mereka menyebut beberapa perangkat desa jarang berada di kantor karena lebih sering menjalankan aktivitas di luar desa.
Warga juga mengungkap adanya dugaan keterlibatan oknum pemerintah desa dalam aktivitas jual beli lahan yang berkaitan dengan investasi pertambangan batu bara di wilayah tersebut. Aktivitas tersebut disebut-sebut turut memicu sejumlah sengketa lahan di masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Muara Pari belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai informasi yang disampaikan warga. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak pemerintah desa guna memperoleh klarifikasi dan tanggapan atas berbagai persoalan tersebut.
