Vonis 9 Tahun Untuk Pembobol Bank Pembangunan Kalteng

Jumat, 8 Mei 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

PALANGKA RAYA, INFO JURNALIS BORNEO.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada terdakwa Riky dalam perkara dugaan penggelapan dana PT BPD Kalteng, Kamis (07/05/2026). Putusan tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa 12 tahun penjara.

Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim R Heddy Bellyandi dalam sidang di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Palangka Raya. Selain pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp5 miliar.
Penasihat hukum terdakwa, Yohana, menyampaikan majelis hakim turut menetapkan hukuman subsider apabila denda tidak dibayarkan.

“9 tahun, denda Rp5 miliar, subsider 410 hari jika denda tidak dibayar,” kata Yohana saat dikonfirmasi, Jumat (08/05/2026).

Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya catatan palsu dalam pembukuan, laporan kegiatan usaha, dokumen, dan laporan transaksi rekening bank.

Hakim juga menjelaskan, pidana denda wajib dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika denda tidak dibayarkan, harta kekayaan terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut.

Apabila nilai harta tidak mencukupi, maka pidana denda diganti dengan hukuman penjara selama 410 hari.

Menurut Yohana, terdakwa menerima putusan majelis hakim setelah berdiskusi dengan tim penasihat hukum usai persidangan. Sementara jaksa penuntut umum masih menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut.

Kasus ini bermula dari temuan transaksi mencurigakan pada rekening milik terdakwa saat bekerja sebagai Asisten Card Center pada Divisi Operasional dan Layanan PT BPD Kalteng periode November 2023 hingga Agustus 2024.

Dalam persidangan sebelumnya, jaksa menyebut terdakwa diduga melakukan 205 kali transaksi dengan total nilai mencapai Rp16,47 miliar. Dana tersebut diduga dipindahkan dari sejumlah rekening internal bank ke rekening pribadi terdakwa.

Jaksa juga mengungkapkan, dana hasil transaksi tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian barang elektronik, emas, tanah, dan pembangunan rumah.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

UU Perampasan Aset Disebut “Seperti Siluman”, SUMBO: Ada Tapi Tak Terasa Kehadirannya
SP 3 Terbit, Barang Bukti Menghilang, Propam Menjadi Pengaduan
Dugaan Judi di Sekitar Tiwah, Ason Soroti Lambannya Penindakan
Kecamatan Selat Raih Juara Umum PESPARAWI XVIII Kapuas, Dadahup Tuan Rumah 2029
DLH Kalteng Akui Kelola Pekerja Sendiri, Status BPJS Ketenagakerjaan Jadi Sorotan
Kebakaran Gedung Kesra Kalteng Jadi Sorotan, IPJI: Jangan Ada yang Dilindungi
Kuasa Hukum Aya Rika dan Harison Limin Layangkan Keberatan ke ATR/BPN, Persoalkan Dugaan Pergeseran Empat SHM
Jimie Adanson Apresiasi Bupati Gunung Mas Perjuangkan Hak Plasma Masyarakat

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 14:52 WIB

UU Perampasan Aset Disebut “Seperti Siluman”, SUMBO: Ada Tapi Tak Terasa Kehadirannya

Sabtu, 21 November 2026 - 05:23 WIB

SP 3 Terbit, Barang Bukti Menghilang, Propam Menjadi Pengaduan

Kamis, 19 November 2026 - 13:01 WIB

Dugaan Judi di Sekitar Tiwah, Ason Soroti Lambannya Penindakan

Rabu, 18 November 2026 - 17:21 WIB

Kecamatan Selat Raih Juara Umum PESPARAWI XVIII Kapuas, Dadahup Tuan Rumah 2029

Senin, 16 November 2026 - 15:30 WIB

DLH Kalteng Akui Kelola Pekerja Sendiri, Status BPJS Ketenagakerjaan Jadi Sorotan

Berita Terbaru