PALANGKA RAYA – Wartawan senior Kalimantan Tengah, Hartany Soekarno, menyampaikan apresiasi terhadap posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berada di bawah Presiden sebagaimana amanat konstitusi. Namun ia menegaskan, Polri harus tetap berdiri tegak pada jati dirinya sebagai abdi utama bangsa dan negara, bukan sebagai alat kekuasaan.
Menurut Hartany, prinsip dasar Polri telah jelas tertuang dalam Tri Brata, khususnya Brata pertama yang berbunyi “Rastra Sewakottama”, yang berarti Polri adalah abdi utama daripada Nusa dan Bangsa. Ikrar tersebut telah menjadi pedoman moral Polri sejak 1 Juli 1954.
“Polri tumbuh dan berkembang dari rakyat, untuk rakyat. Karena itu, Polri harus berinisiatif dan bertindak sebagai abdi, pelindung, dan pengayom masyarakat bukan jadi penguasa,” tegas Hartany, Selasa (27/1/2025).
Ia juga menekankan, sikap dan tindakan Polri harus tetap independen dan profesional, bahkan dalam relasinya dengan kekuasaan tertinggi negara sekalipun. “Sekalipun itu seorang Presiden. Termasuk juga harus menjaga jarak dari kepentingan Oligarki,” ujarnya.
Hartany menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar Polri tersebut sejalan dengan filosofi kepolisian modern yang dianut di banyak negara, dikenal sebagai new modern police philosophy dengan semboyan “Vigilant Quiescant” yang artinya Kami berjaga sepanjang waktu agar masyarakat tetap tenteram.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pemerintah tidak membebani Polri dengan kepentingan politik praktis. Menurutnya, keterlibatan Polri dalam agenda politik di luar tugas pokok hanya akan merusak marwah institusi dan kepercayaan publik.
“Polri tidak boleh ditarik-tarik untuk kepentingan politik siapa pun. Tugas utama Polri tetap sebagai penjaga kamtibmas, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” pungkasnya.
