Palangka Raya — Antrean BBM Palangka Raya kembali menjadi sorotan setelah terjadi kepadatan di sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya dan wilayah Kalimantan Tengah selama sepekan terakhir. Kondisi tersebut berdampak pada kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat.
Ketua Umum Forum Kalimantan Membangun (FKM), Supriyadi Natae, menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam rantai distribusi bahan bakar di lapangan. Ia menyebut Antrean BBM Palangka Raya menjadi indikator adanya ketidakseimbangan pasokan di tingkat pengecer dan SPBU.
Menurutnya, fenomena hilangnya BBM di tingkat eceran namun tetap terjadinya antrean panjang di SPBU perlu menjadi perhatian serius pihak terkait. Ia menilai perlu evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi energi di daerah.
“Ini fenomena yang perlu dicermati. BBM eceran berkurang, tetapi Antrean BBM Palangka Raya di SPBU justru semakin panjang. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan pola distribusi yang perlu diawasi lebih ketat,” ujar Supriyadi, Jumat, 08 Mei 2026.
Ia juga menyoroti kinerja distribusi yang dijalankan oleh PT Pertamina (Persero). Menurutnya, klaim ketersediaan stok perlu diiringi dengan distribusi yang merata hingga ke masyarakat.
“Jika stok dinyatakan aman, maka seharusnya tidak terjadi Antrean BBM Palangka Raya yang berkepanjangan. Ini perlu evaluasi pada distribusi last-mile agar tidak terjadi ketimpangan di lapangan,” katanya.
Supriyadi menambahkan, pemerintah daerah bersama Pertamina perlu memperkuat pengawasan distribusi serta mempertimbangkan langkah operasional tambahan untuk mengurai antrean. Ia menyebut salah satu opsi adalah penguatan distribusi bergerak untuk wilayah tertentu yang mengalami kepadatan.
Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu mengurangi konsentrasi antrean di SPBU dan menjaga stabilitas layanan publik, terutama sektor transportasi dan logistik.
“Pemerintah daerah perlu hadir dalam kondisi seperti ini. Antrean BBM Palangka Raya tidak boleh dibiarkan berlarut karena berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
FKM juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi energi di Kalimantan Tengah agar kejadian serupa tidak berulang di kemudian hari.
Ke depan, pihaknya berharap ada langkah koordinatif antara pemerintah daerah, Pertamina, dan instansi terkait untuk memastikan distribusi BBM berjalan lebih merata dan stabil di seluruh wilayah.
