PALANGKA RAYA – Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dipastikan tidak akan mengganggu jalannya pembangunan maupun kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah provinsi tetap memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam kegiatan dialog dan silaturahmi bersama insan pers Kalimantan Tengah, yang digelar di halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Sabtu (31/1/2026) sore.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran difokuskan pada pengeluaran yang dinilai masih dapat diminimalisir, tanpa menyentuh sektor pelayanan langsung kepada masyarakat.
Efisiensi, kata dia, dilakukan terhadap sejumlah pos belanja operasional, seperti pelaksanaan rapat di luar kantor atau hotel, pengadaan alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, serta pengeluaran lain yang dianggap masih bisa ditunda.
“Pembangunan tetap harus berjalan. Pendidikan dan kesehatan adalah prioritas. Efisiensi ini bukan untuk menghambat, tapi untuk menata kembali pengeluaran agar lebih tepat sasaran,” ujar Agustiar Sabran.
Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk menurunkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, pemerintah provinsi tetap berkewajiban hadir dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat, meski dalam kondisi keuangan yang terbatas.
“Walaupun anggaran terbatas, pemerintah tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegas Gubernur.
Selain sektor pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur juga disebut masih menjadi perhatian Pemprov Kalteng. Namun, realisasinya disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Untuk infrastruktur tetap kami upayakan, meskipun belum bisa maksimal di semua wilayah,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menegaskan komitmen Pemprov Kalteng dalam menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu.
“Jika ada masyarakat yang sakit dan benar-benar tidak mampu, pemerintah akan memberikan jaminan,” ujarnya.
Tak hanya itu, di tengah pengetatan anggaran, Pemprov Kalteng juga memastikan perhatian terhadap kesejahteraan pemuka agama dan tokoh adat tetap berjalan.
Menurut Agustiar Sabran, para pemuka agama mulai dari ustaz, pendeta, pastor hingga mantir adat memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial di Kalimantan Tengah.
“Mereka adalah mitra pemerintah di tengah masyarakat, sehingga tetap menjadi perhatian,” katanya.
Kegiatan dialog dan silaturahmi tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung dan seluruh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalteng.
Hadir pula pimpinan serta perwakilan organisasi pers di Kalimantan Tengah, di antaranya PWI, IJTI, AMSI, SPS, IPJI, SPRI, AWPI, AJV, serta insan pers dari berbagai media yang tergabung dalam organisasi pers.
Melalui forum tersebut, Pemprov Kalteng menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik, meski dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran.
