PALANGKA RAYA, INFO JURNALIS BORNEO.com – Ketua Umum Perkumpulan Suara Masyarakat Borneo (SUMBO), Diamon, meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum bekerja profesional dan tanpa tebang pilih setelah menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi serta persekongkolan tender proyek Preservasi Jalan Lingkar Walangsi–Kapar Kias Kalsel Tahun Anggaran 2025–2027, Selasa (27/05/2026).
Diamon menyampaikan apresiasi atas diterimanya laporan tersebut. Namun, ia menegaskan proses penanganan tidak boleh berhenti pada tahap administrasi semata.
“Kami meminta Itjen Kementerian PU segera melakukan pemeriksaan internal secara menyeluruh terkait dugaan keterlibatan oknum di lingkungan Kementerian PU yang mengatur tender di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,” ujar Diamon dalam siaran persnya.
SUMBO juga meminta inspeksi mendadak dilakukan di BP2JK Perwakilan Kalimantan Tengah terhadap sejumlah paket proyek yang dinilai memiliki indikasi serupa.
Selain itu, SUMBO mendesak dilakukan pemeriksaan ulang terhadap dokumen penawaran lelang pada paket proyek di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah.
Menurut Diamon, pihaknya menerima berbagai informasi terkait dugaan ketidaksahan dokumen penawaran dalam proyek yang telah berjalan sejak 2025 hingga 2027.
“Jangan sampai kontrak yang sudah berjalan didasari oleh dokumen palsu atau rekayasa administratif,” katanya.
SUMBO turut meminta evaluasi serius terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan Satuan Kerja (Satker), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan konsultan pengawas proyek.
Diamon menilai dugaan kelalaian pengawasan tersebut bukan hanya persoalan prosedural, tetapi berpotensi menimbulkan kerugian negara dan membahayakan keselamatan pekerja di lapangan.
“Kami tidak ingin laporan ini hanya menjadi arsip mati. Rakyat di Kalimantan berhak mendapatkan infrastruktur yang jujur, aman, dan bebas dari korupsi,” tegasnya.
Ia menambahkan, SUMBO akan terus mengawal proses tersebut hingga tahap penyidikan apabila diperlukan. Bahkan, pihaknya mengaku siap membawa bukti tambahan ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila penanganan tidak menunjukkan perkembangan dalam waktu dekat.
SUMBO juga menyatakan kesiapan mendampingi aparat pengawas internal maupun penegak hukum dengan menyediakan dokumen pendukung, saksi lapangan, serta bukti tambahan lainnya.
Hingga berita ini kami tayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Redaksi akan menayangkan hak jawab jika ada pihak yang merasa keberatan atas pemberiraan ini.
