Dugaan Pelanggaran Etik, Aliansi Laporkan Penyidik Polda Kalteng di Jakarta

Senin, 18 Mei 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

PALANGKA RAYA, INFO JURNALIS BORNEO.com – Aliansi Lembaga Kalimantan Tengah yang terdiri dari Perkumpulan Suara Masyarakat Borneo (SUMBO) dan Forum Kalimantan Membangun (FKM) melaporkan oknum penyidik Polda Kalimantan Tengah, AKP RS, S.H., M.H., ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Senin (18/05/2026).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri berupa penyalahgunaan wewenang dan dugaan menghalangi proses hukum dalam penanganan perkara mafia tanah.

Ketua SUMBO sekaligus perwakilan Aliansi Lembaga Kalimantan Tengah, Diamon, menyampaikan laporan itu berkaitan dengan penanganan perkara berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/38/II/2025/SPKT/POLDA KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Februari 2025.

Menurut Diamon, pihaknya telah menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti pendukung kepada penyidik terkait perkara tersebut. Bukti yang disampaikan meliputi dokumen kepemilikan lahan, dugaan pemalsuan surat, hingga indikasi pencatutan identitas ahli waris.

“Kami telah menyerahkan bukti kepemilikan yang runtut sejak tahun 1917, termasuk dugaan pemalsuan surat dan pencatutan identitas ahli waris. Namun perkara ini dinilai tidak berjalan profesional,” ujar Diamon dalam keterangannya di Palangka Raya, Senin (18/05/2026).

Ia menilai terdapat upaya penghentian perkara melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tanpa dasar hukum yang jelas. Atas dasar itu, Aliansi meminta Propam Mabes Polri melakukan pemeriksaan terhadap penyidik yang dilaporkan.

Selain meminta pemeriksaan etik, Aliansi juga mendesak Mabes Polri membentuk tim pengawas untuk mengawal penanganan perkara di Polda Kalimantan Tengah agar berjalan sesuai ketentuan hukum.

“Kami meminta Propam Mabes Polri bertindak serius dan profesional dalam menangani laporan ini. Penanganan perkara harus berjalan transparan dan bebas intervensi,” kata Diamon.

Aliansi Lembaga Kalimantan Tengah juga menyatakan siap memberikan tambahan keterangan serta menyerahkan dokumen asli apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Kalimantan Tengah terkait laporan yang disampaikan Aliansi ke Propam Mabes Polri.Media ini akan segera menayangkan jika sudah mendapatkan keterangan dari Polda Kalteng.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

UU Perampasan Aset Disebut “Seperti Siluman”, SUMBO: Ada Tapi Tak Terasa Kehadirannya
SP 3 Terbit, Barang Bukti Menghilang, Propam Menjadi Pengaduan
Dugaan Judi di Sekitar Tiwah, Ason Soroti Lambannya Penindakan
Kecamatan Selat Raih Juara Umum PESPARAWI XVIII Kapuas, Dadahup Tuan Rumah 2029
DLH Kalteng Akui Kelola Pekerja Sendiri, Status BPJS Ketenagakerjaan Jadi Sorotan
Kebakaran Gedung Kesra Kalteng Jadi Sorotan, IPJI: Jangan Ada yang Dilindungi
Kuasa Hukum Aya Rika dan Harison Limin Layangkan Keberatan ke ATR/BPN, Persoalkan Dugaan Pergeseran Empat SHM
Jimie Adanson Apresiasi Bupati Gunung Mas Perjuangkan Hak Plasma Masyarakat

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 14:52 WIB

UU Perampasan Aset Disebut “Seperti Siluman”, SUMBO: Ada Tapi Tak Terasa Kehadirannya

Sabtu, 21 November 2026 - 05:23 WIB

SP 3 Terbit, Barang Bukti Menghilang, Propam Menjadi Pengaduan

Kamis, 19 November 2026 - 13:01 WIB

Dugaan Judi di Sekitar Tiwah, Ason Soroti Lambannya Penindakan

Rabu, 18 November 2026 - 17:21 WIB

Kecamatan Selat Raih Juara Umum PESPARAWI XVIII Kapuas, Dadahup Tuan Rumah 2029

Senin, 16 November 2026 - 15:30 WIB

DLH Kalteng Akui Kelola Pekerja Sendiri, Status BPJS Ketenagakerjaan Jadi Sorotan

Berita Terbaru