Barito Utara, 3 Juli 2026 – Tim kuasa hukum Priyanto bin Samsuri secara resmi mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2025/PNMTW. Banding diajukan karena pihak kuasa hukum menilai putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dan mengabaikan sejumlah fakta yang terungkap selama persidangan.
Putusan perkara tersebut dibacakan secara elektronik pada 21 April 2026 pukul 20.00 WIB. Menurut tim kuasa hukum yang terdiri atas Boyamin Saiman, CH Harno, dan Tatis Law Firm, waktu pembacaan putusan tersebut dinilai tidak lazim karena berlangsung di luar jam operasional pengadilan yang umum berlaku. Selain itu, pembacaan putusan sebelumnya juga sempat mengalami penundaan.
Tim kuasa hukum menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam pertimbangan majelis hakim. Menurut mereka, berbagai alat bukti tertulis maupun keterangan saksi yang diajukan selama persidangan justru mendukung dalil gugatan mengenai hak atas tanah. Namun, mereka berpendapat majelis hakim lebih menitikberatkan pada aspek formal dibandingkan substansi perkara.
“Seluruh bukti tertulis maupun keterangan saksi yang diajukan sangat mendukung kebenaran gugatan atas hak tanah ini. Namun, majelis hakim terkesan hanya mempertimbangkan sisi formalitas, sementara substansi perkara dan kepentingan hukum yang mendasar belum memperoleh perhatian yang memadai,” demikian pernyataan resmi tim kuasa hukum.
Dalam memori banding yang disampaikan pada 30 April 2026, kuasa hukum juga menguraikan sejumlah keberatan terhadap pertimbangan putusan. Mereka menilai terdapat pertimbangan yang ambigu terkait status kepemilikan lahan dan besaran ganti rugi, adanya ketidakkonsistenan dalam menilai gugatan rekonvensi, serta dugaan tidak dipertimbangkannya sejumlah alat bukti yang telah diajukan di persidangan.
Selain mengajukan banding, tim kuasa hukum juga telah menyampaikan nota keberatan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait waktu pembacaan putusan yang dinilai tidak lazim. Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan persidangan di masa mendatang tetap menjunjung prinsip keterbukaan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap proses peradilan.
Tim kuasa hukum menegaskan akan terus menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia apabila diperlukan.
“Kami akan memperjuangkan perkara ini melalui seluruh mekanisme hukum, termasuk kasasi maupun peninjauan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi kami, perkara ini bukan semata menyangkut kepentingan pribadi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak atas tanah yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat Dayak,” ujar tim kuasa hukum.
Perkara tersebut mendapat perhatian karena berkaitan dengan kepastian hukum atas hak ulayat masyarakat adat. Persoalan tersebut dinilai memiliki arti penting, tidak hanya bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga bagi perlindungan hak-hak masyarakat adat serta kepastian hukum dalam pengelolaan tanah adat di Indonesia.
