PALANGKA RAYA — Pada penghujung 2025, keresahan yang awalnya hanya berupa bisik-bisik di warung kopi dan grup pesan instan tiba-tiba menjelma menjadi kenyataan yang sulit diabaikan. Di berbagai titik Kalimantan Tengah, antrean kendaraan di depan SPBU merentang sejauh mata memandang, sebuah potret krisis energi yang kembali menjerat daerah ini.
Di Barito Utara, harga eceran Pertalite melonjak hingga Rp30 ribu per liter, memaksa banyak warga untuk memilih antara membeli BBM atau menunda aktivitas produktif. Pertalite, yang dulu mudah didapat, kini bak menghilang dari peredaran. Di media sosial, foto-foto antrean panjang dan keluhan warga berseliweran tanpa henti. Raut wajah lelah sopir angkutan, petani, hingga ojek pedalaman tak lagi bisa disembunyikan.
Bagi masyarakat kecil di Kalteng, BBM tidak pernah hanya sekadar angka di pompa mesin. Ia adalah denyut hidup. Akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga bertumpu pada kemampuan warga bergerak.
Pada Kamis sore, 4 Desember 2025, langit Palangka Raya digelayuti mendung tipis. Di pendopo rumah sederhana seorang jurnalis senior, Hartany Soekarno, suasana tampak hening. Di bawah rindang pohon ketapang, ia duduk sambil menatap jauh ke halaman rumahnya seolah menyimak denyut rakyat yang sedang gelisah.
Ketika ditanya pendapatnya soal kelangkaan BBM yang mencengkeram beberapa pekan terakhir, ia menarik napas panjang sebelum mengucapkan satu pertanyaan yang sederhana namun menggema:“Di mana peran pemerintah?” Nada suaranya tenang, tetapi memiliki bobot moral yang sulit dipalingkan.
Hartany tak menutup mata terhadap kondisi lapangan yang kian memprihatinkan. Ia menyebut nama beberapa wilayah yang paling merasakan dampak: Barito Utara, Murung Raya, Palangka Raya, dan sejumlah daerah penyangga.
“Rakyat benar-benar menjerit,” ujarnya. “Ini bukan isu kecil atau sekadar agenda konferensi pers. Ini tentang hajat hidup orang banyak.” tuturnya lagi.
Menurutnya, respon pemerintah daerah dan DPRD terlihat gamang, lebih banyak mengumbar narasi formalitas ketimbang menyiapkan langkah nyata.
“Pemda dan DPRD harus bertindak cepat. Jangan hanya muncul di media lalu hilang. Rakyat butuh solusi, bukan sekadar penjelasan,” tegasnya.
Ia menilai kelangkaan BBM kali ini memiliki pola yang tidak lazim. Bukan fluktuasi tahunan, bukan pula kasus keterlambatan distribusi semata. Ada rantai masalah yang terputus, tetapi hingga kini tidak jelas siapa yang bertanggung jawab.
“Setiap hari keterlambatan berarti ada usaha kecil tutup, ada pasien telat tiba di rumah sakit, ada ekonomi keluarga yang runtuh,” katanya.
Di penghujung percakapan, Hartany menyampaikan pernyataan yang biasanya luput diucapkan oleh pejabat maupun tokoh publik di daerah:
“Krisis seperti ini adalah momentum bagi para petinggi daerah untuk menunjukkan kerja nyata. Kalau tak sanggup berbuat untuk rakyat, sebaiknya mundur.” ucapnya.
Kata-kata itu meluncur tanpa kemarahan, tetapi justru dalam nada kejujuran yang sulit dibantah. Bagi Hartany, keberpihakan pada rakyat bukan retorika, ia adalah prinsip jurnalisme yang ia pegang sejak muda.
“Salam Jurnalis untuk Keadilan,” tutupnya. Kalimat itu menjadi gema yang mewakili suara banyak warga Kalimantan Tengah, bahwa keadilan sosial bukan hanya slogan, tetapi kewajiban yang harus diperjuangkan, terutama di tengah situasi genting seperti ini.
Krisis BBM, jika tidak segera diurai, dapat menjadi katalis yang mempercepat kemerosotan ekonomi daerah. Pasokan pangan dapat terganggu, harga barang akan naik, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa terkikis.
Di tengah antrean kendaraan yang semakin panjang, di tengah usaha kecil yang satu per satu meredup, suara Hartany Soekarno menjadi alarm peringatan yang seharusnya tidak diabaikan.
Karena ketika jeritan masyarakat semakin lantang, yang dibutuhkan bukan lagi janji, tetapi keberanian mengambil tanggung jawab.
Komentar