Palangka Raya, 5 Desember 2025 — Euforia peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 25 November 2025 yang mengangkat tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat” berubah menjadi ironi pahit bagi tenaga pendidik di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Alih-alih mendapat apresiasi, para guru justru menghadapi pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang mencapai lebih dari setengah nilai yang biasa mereka terima.
Seorang guru di Kecamatan Kurun yang diwawancarai melalui pesan WhatsApp mengungkapkan kondisi sulit yang kini mereka hadapi.
“Dampaknya sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan guru, karena dari TPP ini kami memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya pada Kamis (27/11/2025).
Ia menambahkan, penurunan drastis TPP tidak hanya menyentuh urusan dapur, tetapi juga memukul motivasi kerja.
“Semangat dan motivasi guru jelas menurun. Etos kerja ikut terpengaruh,” tambahnya.
Pernyataan tersebut bukan suara tunggal. Investigasi menunjukkan keluhan serupa merebak di sejumlah banyak guru mengaku kini harus mengatur ulang keuangan keluarga, termasuk menunda kebutuhan penting seperti biaya transportasi dan belanja sekolah anak.
Upaya awak media meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas hingga berita ini diturunkan belum membuahkan hasil. Pesan konfirmasi yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp tidak mendapat respons.
Ketiadaan jawaban ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai dasar pemotongan TPP yang biasanya ditetapkan berdasarkan:
Evaluasi kinerja ASN,kemampuan fiskal daerah,prioritas anggaran tahunan, serta
ketentuan hukum terkait pengelolaan belanja pegawai.
Tanpa penjelasan resmi, publik—khususnya para guru—tidak mengetahui apakah pemotongan dilakukan karena tekanan APBD, adanya penyesuaian struktur anggaran, atau masalah administratif internal.
Kebijakan yang tidak transparan bukan hanya soal administrasi, tetapi berdampak langsung pada kualitas pendidikan daerah. Tanpa kesejahteraan yang memadai, sulit berharap guru tetap menjadi tulang punggung kemajuan pendidikan.
Hingga kini, bola ada di tangan pemerintah daerah. Para guru menunggu penjelasan. Publik menunggu transparansi. Dan masa depan pendidikan di Kabupaten Gunung Mas bergantung pada bagaimana pemerintah menjawab ketidakpastian ini.
