PALANGKA RAYA, 4 Agustus 2026 — Pemerataan pembangunan di Kalimantan Tengah dinilai tidak cukup hanya diukur dari geliat pembangunan di kawasan perkotaan. Akses jalan dan jembatan di wilayah pelosok juga perlu mendapat perhatian serius pemerintah karena berkaitan langsung dengan kemudahan masyarakat memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, hingga mengembangkan aktivitas ekonomi.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Maryani Sabran, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menempatkan pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan dan jembatan, sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah.
Menurut Maryani, keterbatasan infrastruktur masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah pedesaan. Kondisi tersebut membuat mobilitas masyarakat menjadi sulit, bahkan berdampak pada akses anak-anak menuju sekolah.
“Lebih baik kita memprioritaskan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan utama di Kalimantan Tengah. Contohnya pembangunan jembatan untuk akses anak-anak ke sekolah. Masih ada anak-anak yang bahkan tidak memakai sepatu dan harus menyeberang sungai karena tidak ada jembatan,” ujarnya, belum lama ini.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa pembangunan jalan dan jembatan memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar membuka akses transportasi. Infrastruktur yang memadai, menurut dia, dapat memperlancar anak-anak menuju sekolah, memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, sekaligus membuka ruang bagi pergerakan ekonomi di desa.
Karena itu, ia mendorong agar penyusunan anggaran daerah benar-benar mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di lapangan. Program pembangunan yang diprioritaskan, kata Maryani, semestinya merupakan program yang memberikan manfaat langsung dan dapat dirasakan masyarakat secara luas.
“Kalau saya pemegang kebijakan, jangankan jembatan, jalan pun pasti akan saya bangun. Kita harus bekerja dengan hati. Saat merancang anggaran, pikirkanlah dengan matang apa yang benar-benar menjadi prioritas di Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Maryani mengatakan pandangannya tersebut bukan sekadar berdasarkan laporan atau aspirasi yang diterima di lembaga legislatif. Ia mengaku melihat langsung kondisi infrastruktur ketika melakukan kunjungan kerja ke sejumlah desa di berbagai wilayah Kalimantan Tengah.
Dari kunjungan tersebut, ia menemukan masih adanya kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi, termasuk persoalan akses jalan dan jembatan.
“Saat kami berkunjung ke desa-desa, di situlah kami melihat langsung kondisi masyarakat yang sebenarnya. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan fakta di lapangan, bukan tanpa dasar. Saya sering turun langsung ke pelosok-pelosok desa di Kalimantan Tengah,” katanya.
Ia berharap kondisi tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun agenda pembangunan daerah. Aspirasi masyarakat desa, menurut Maryani, perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan dasar.
Dengan pembangunan jalan dan jembatan yang dilakukan secara berkelanjutan, ia meyakini kesenjangan akses antardaerah dapat ditekan. Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur dasar diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga memperkuat pemerataan layanan publik dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di pelosok Kalimantan Tengah.
Komentar