PALANGKA RAYA — Kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dalam memenuhi kewajiban belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dipastikan masih berada dalam kondisi aman.
Anggota Komisi I sekaligus Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering, mengatakan kepastian tersebut mengacu pada penjelasan Gubernur Kalteng mengenai kondisi keuangan daerah di tengah belum seluruhnya terealisasinya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Berdasarkan pernyataan Gubernur, Kalimantan Tengah masih mampu membayar gaji PPPK maupun ASN. Walaupun secara umum memang banyak daerah lain yang sedang mengalami tekanan fiskal sehingga kesulitan memenuhi belanja pegawainya,” kata Freddy, Senin (3/8).
Menurut Freddy, kondisi fiskal Kalteng tidak terlepas dari realisasi transfer pemerintah pusat. Selain DBH, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) serta sejumlah dana transfer lainnya turut menentukan kemampuan daerah dalam menjaga kesinambungan belanja pemerintahan.
Ia mengungkapkan, dana DBH yang hingga kini belum ditransfer pemerintah pusat ke kas Pemprov Kalteng diperkirakan masih berada pada kisaran Rp700 miliar hingga Rp800 miliar.
Jika dana tersebut segera direalisasikan, kata Freddy, ruang fiskal Kalteng akan semakin kuat untuk menopang berbagai kebutuhan belanja daerah.
Karena itu, DPRD Kalteng mendorong pemerintah pusat agar segera menyalurkan dana transfer yang menjadi hak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Daerah tidak meminta lebih, tetapi paling tidak hak-hak daerah dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang sudah ada,” tegasnya.
Sementara itu, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) saat ini masih diarahkan pada optimalisasi sektor pendapatan daerah.
Freddy menjelaskan, pembahasan mengenai belanja pegawai belum menjadi fokus utama pada tahapan tersebut. Banggar DPRD Kalteng masih berupaya memastikan target pendapatan yang ditetapkan dapat menopang penyusunan APBD secara sehat dan realistis.
“Percuma target belanja disusun dengan sangat baik kalau kemampuan pendapatannya tidak mencukupi,” ujarnya.
Pada pembahasan berikutnya, Banggar DPRD Kalteng akan meminta penjelasan lebih mendalam mengenai kondisi riil keuangan daerah. Hal itu penting untuk memastikan kemampuan Pemprov Kalteng dalam memenuhi seluruh kewajiban belanja, terutama pembayaran gaji ASN dan PPPK.
DPRD Kalteng menilai kepastian terhadap kemampuan fiskal menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik. Di saat yang sama, percepatan penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat ruang fiskal daerah sehingga berbagai kewajiban pemerintah dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
Komentar