Palangka Raya — Pagi itu, secangkir kopi di ruang redaksi Palangka Raya kembali kehilangan hangatnya. Di layar ponsel seorang jurnalis, fakta-fakta telah tersusun rapi. Namun sebelum satu paragraf pun dipublikasikan, pertanyaan yang sama selalu datang: seberapa jauh kebenaran boleh melangkah sebelum dianggap mengganggu kepentingan?
Di Kalimantan Tengah, persoalan pers bukan semata soal keberanian individu jurnalis. Ia adalah persoalan struktural. Relasi kuasa yang bertumpuk, ketergantungan ekonomi media pada iklan dan kerja sama pemerintah, serta sempitnya ekosistem informasi membuat independensi sering kali diposisikan sebagai kemewahan, bukan prinsip.
Kekuasaan di daerah bekerja tidak selalu dengan larangan tertulis. Ia membentuk pagar-pagar tak kasatmata. Akses informasi dikontrol melalui kedekatan. Konferensi pers menjadi seleksi. Kritik dihadapkan pada stigma: “tidak mendukung pembangunan”, “tidak sejalan”, atau “tidak memahami kondisi daerah”. Bahasa yang tampak netral, tetapi efektif membungkam.
Dalam situasi ini, pers lokal sering didorong untuk memainkan peran ganda: menjadi penyampai informasi sekaligus perpanjangan narasi kekuasaan. Berita pembangunan disajikan sebagai pencapaian tunggal, sementara dampak sosial, lingkungan, dan ketimpangan perlahan disisihkan. Pers bukan lagi diajak mengawasi, melainkan diminta menyelaraskan diri.(09/02/2026)
Struktur inilah yang paling berbahaya. Bukan karena ia keras, tetapi karena ia dinormalisasi. Ketika tekanan menjadi kebiasaan, keberanian pelan-pelan dianggap sebagai sikap tidak realistis. Ketika kompromi berulang, ia berhenti disebut kompromi dan mulai dianggap sebagai kewajaran.
Padahal, pers hidup dari kepercayaan publik. Tanpa independensi, kepercayaan itu runtuh. Dan di Kalimantan Tengah, runtuhnya kepercayaan pers berarti hilangnya salah satu penyangga penting dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam, anggaran publik, serta kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Hari ini, tantangan pers bukan hanya ancaman pembungkaman, tetapi juga jebakan kenyamanan. Tekanan ekonomi membuat media bergantung pada sumber dana yang sama dengan pihak yang harus diawasi. Relasi personal mempersempit jarak kritis. Kecepatan digital mendorong publikasi instan, sementara verifikasi dianggap penghambat.
Di titik ini, keberanian tidak bisa lagi dibebankan sepenuhnya pada jurnalis lapangan. Ia menuntut keberanian institusional keberanian redaksi untuk berdiri tegak, keberanian pemilik media untuk memisahkan bisnis dan pemberitaan, serta keberanian ekosistem pers untuk saling melindungi ketika tekanan datang.
Hari Pers Nasional bukan seremoni tahunan yang cukup dirayakan dengan ucapan selamat. Ia seharusnya menjadi momen koreksi arah. Pengingat bahwa pers tidak lahir untuk menjaga kenyamanan kekuasaan, melainkan untuk menjaga kewarasan demokrasi.
Ketika pers dibungkam secara halus maupun sistemik yang hilang bukan hanya satu berita. Yang hilang adalah ruang publik. Masyarakat Kalimantan Tengah berhak mengetahui apa yang dikerjakan atas nama mereka, dengan sumber daya mereka, dan atas risiko yang mereka tanggung.
Pers tidak dituntut menjadi sempurna. Tetapi pers tidak boleh jinak. Di tengah banyak kepentingan, pers Kalimantan Tengah harus berani menyebut bahwa masalahnya bukan semata oknum, melainkan sistem yang membiarkan kebenaran dinegosiasikan.
Hari Pers Nasional 2026.
Di tengah banyak kepentingan, semoga pers Kalimantan Tengah tetap memilih berdiri, meski sendirian, daripada aman namun diam.
