PALANGKA RAYA — Ada yang berubah ketika asap mulai menebal di langit Kalimantan Tengah. Udara yang semestinya menjadi bagian paling sederhana dari kehidupan sehari-hari berubah menjadi sesuatu yang harus dicemaskan.
Di balik kabut asap itu, ada anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah, ada masyarakat yang mulai membatasi kegiatan, dan ada petugas yang setiap hari berdiri paling dekat dengan api.
Di tengah situasi itulah, suara keresahan masyarakat akhirnya bergema di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan (AMKM) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan G Obos, Palangka Raya, Senin (31/8/2026).
Selama sekitar empat jam, mulai pukul 13.00 hingga 17.00 WIB, massa menyampaikan tuntutan agar pemerintah daerah lebih serius menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kalteng.
Mereka datang ketika persoalan karhutla bukan lagi sekadar tentang titik api.
Dampaknya telah menyentuh kehidupan masyarakat.
Asap membatasi ruang gerak. Aktivitas warga terganggu. Kekhawatiran terhadap kesehatan meningkat. Pemerintah pun dituntut tidak hanya hadir ketika api telah membesar, tetapi mampu mencegah dan menangani persoalan sejak dini.
Namun di tengah tuntutan tersebut, muncul satu pertanyaan besar yang sulit diabaikan:
Ke mana anggaran penanganan karhutla yang disebut mencapai sekitar Rp70 miliar itu?
Pertanyaan tersebut sehari sebelumnya telah disampaikan anggota DPRD Kalteng, Asdy Narang.
Dalam pemberitaan Tabengan, Minggu (30/8/2026), Asdy meminta pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Kalteng membuka secara transparan realisasi anggaran penanganan karhutla.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui secara jelas apakah anggaran yang telah disiapkan itu sudah dicairkan dan digunakan untuk penanganan di lapangan.
“Dengan keadaan di Kalteng yang semakin parah kebakaran hutannya, pemerintah daerah juga harus memberikan transparansi soal anggaran, apakah sudah turun atau tidak,” tegas Asdy.
Tetapi perhatian Asdy tidak berhenti pada angka Rp70 miliar.
Ia juga menyoroti mereka yang berada di garis paling depan ketika api berkobar: para petugas Pemadam Kebakaran (Damkar).
“Kita dengar juga bahwa ada yang meninggal dan ada yang sakit dari petugas-petugas Damkar. Nah, itu juga pemerintah daerah atau pemerintah provinsi harus menindaklanjuti,” ujar Asdy.
Pernyataan itu memberi wajah lain pada persoalan karhutla.
Di balik angka anggaran, luas lahan yang terbakar, serta jumlah titik api, ada manusia yang mempertaruhkan keselamatan ketika masyarakat berusaha menjauh dari kobaran api dan asap.
“Mereka yang di depan. Nah, ini harus kita perhatikan. Pemerintah daerah harus cepat menangani ini,” katanya.
Karena itu, bagi Asdy, transparansi anggaran bukan sekadar persoalan administrasi pemerintahan.
Masyarakat perlu mengetahui apakah dana yang telah disiapkan benar-benar bergerak menjadi tindakan. Apakah anggaran tersebut sudah turun, berapa yang telah digunakan, dan sejauh mana penggunaannya memberikan dampak terhadap penanganan karhutla.
Terlebih, jika kebakaran terus meluas, kebutuhan penanganan juga semakin besar. Asdy mengingatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat perlu dipastikan benar-benar terealisasi untuk memperkuat penanganan di lapangan.
Ia kembali meminta pemerintah membuka realisasi anggaran sekitar Rp70 miliar tersebut kepada publik.
“Anggaran ini harus transparan, biar masyarakat semua tahu benar atau tidak Rp70 miliar ini, atau kurang lebih segitu, sudah turun atau tidak, atau kurang. Biar masyarakat tahu,” pungkasnya.
Kini, desakan itu menemukan gaungnya di jalan.
Ratusan massa AMKM mendatangi Kantor Gubernur Kalteng dengan tuntutan agar pemerintah lebih serius menghadapi karhutla.
Dua peristiwa dalam dua hari itu memperlihatkan satu hal: keresahan terhadap karhutla semakin sulit diabaikan.
Masyarakat tidak hanya ingin melihat api dipadamkan. Mereka ingin mengetahui apakah pemerintah benar-benar bekerja dengan seluruh sumber daya yang telah disiapkan.
Sebab ketika asap memenuhi udara, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka dalam laporan.
Ada kesehatan anak-anak.
Ada aktivitas masyarakat.
Ada lingkungan yang rusak.
Dan ada para petugas yang berdiri di garis paling depan, berhadapan langsung dengan api dan asap.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang Rp70 miliar bukan semata pertanyaan tentang uang.
Ini tentang seberapa cepat pemerintah hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan.
Sebab bagi warga Kalteng, karhutla bukan sekadar berita yang muncul di layar ponsel.
Karhutla adalah asap yang mereka hirup, langit yang mereka lihat, aktivitas yang mereka tinggalkan, dan rasa khawatir yang mereka bawa pulang.
Dan ketika itu terjadi, masyarakat berhak bertanya:
Sudah sejauh mana pemerintah bekerja untuk memadamkan api dan ke mana anggaran penanganannya bergerak?
Komentar