PALANGKA RAYA – Gejolak sosial tengah mengemuka di Kelurahan Bereng Bengkel, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya. Warga menuding telah terjadi manipulasi data kelompok masyarakat yang melibatkan rangkap jabatan dan keanggotaan ganda dalam beberapa kelompok berbeda. Temuan ini memicu gelombang protes dan membuka kembali perbincangan soal transparansi pengelolaan bantuan pemerintah di tingkat kelurahan.
Berdasarkan dokumen internal yang beredar di media sosial sejak awal Agustus, sejumlah nama disebut mengisi lebih dari satu posisi strategis. Salah satu yang disorot adalah A S, yang tercatat sebagai Ketua Kelompok Sudurwanur, sekaligus Sekretaris Kelompok Bereng Sehati, dan anggota Kelompok Bereng Barega. Posisi strategis berlapis ini dinilai warga mengarah pada penguasaan akses bantuan secara terstruktur.
“Ini bukan sekadar kelalaian administrasi.Diduga Ini terstruktur dan menguntungkan pihak tertentu,” ujar seorang warga RT 05 RW 01, Jumat (8/8). Warga lain menambahkan, praktik ini berpotensi mematikan kesempatan bagi masyarakat yang belum tergabung dalam kelompok mana pun.
Praktik pendataan kelompok masyarakat di Bereng Bengkel disebut berlangsung tanpa mekanisme audit rutin dan minim akses informasi publik. Kondisi ini mempersulit warga untuk memverifikasi keabsahan data penerima bantuan, baik berupa bantuan sosial, peralatan perikanan, maupun perahu motor yang bersumber dari program pemerintah.
“Harusnya satu orang cukup di satu kelompok. Kalau dia bisa duduk di tiga tempat, bagaimana nasib warga yang belum masuk kelompok sama sekali?” keluh seorang warga lainnya.
Upaya konfirmasi kepada Lurah Bereng Bengkel melalui pesan Whatsapp belum mendapat respons. Hingga berita ini diturunkan pada Jumat (15/8/2025), pihak kelurahan belum memberikan pernyataan resmi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri, melalui berbagai kesempatan, telah memperingatkan bahwa pendataan non-partisipatif sangat rentan disusupi kepentingan pribadi. Validasi data seharusnya melibatkan unsur masyarakat luas agar tidak dikooptasi segelintir pihak.
Menyikapi dugaan ini, warga Bereng Bengkel mendesak tiga langkah konkret: audit independen terhadap data kelompok masyarakat, keterbukaan dokumen penerima bantuan, dan mekanisme partisipatif dalam pendataan ulang.
Sorotan kini tertuju pada aparat kelurahan. Apakah mereka akan mengambil langkah korektif untuk membersihkan data, atau membiarkan praktik manipulatif terus berlangsung.
